Hasil Sidang PPKI 1, 2, 3 Pada Tanggal 18, 19, 22 Agustus 1945
Sidang PPKI 1, 2, dan 3

Hasil Sidang PPKI 1, 2, 3 Pada Tanggal 18, 19, 22 Agustus 1945

Diposting pada

Hasil Sidang PPKI 1, 2, 3 Pada Tanggal 18, 19, 22 Agustus 1945 – Setelah dibubarkannya organisasi BPUPKI, kemudian dibentuklah organisasi baru pada tanggal 7 Agustus 1945 yang diberi nama PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. PPKI sering disebut Dokuritsu Junbi Inkai. PPKI merupakan organisasi yang bertugas dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. PPKI terdiri dari 21 anggota dan 6 anggota tambahan tanpa sepengetahuan dari pihak Jepang. Anggota PPKI tersebut berasal dari berbagai pulau seperti 1 anggota sebagai wakil penduduk Cina, 1 anggota sebagai wakil Kalimantan, 1 anggota sebagai wakil Nusa Tenggara (Sunda Kecil), 2 anggota sebagai wakil Sulawesi, 3 anggota sebagai wakil Sumatera, dan 12 anggota sebagai wakil Jawa. Organisasi ini memperoleh hasil sidang PPKI 1, 2, 3 pada tanggal 18, 19, dan 22 Agustus 1945.

Hasil Sidang PPKI 1, 2, 3 Pada Tanggal 18, 19, 22 Agustus 1945
Hasil Sidang PPKI 1, 2, dan 3

Sebelum diadakannya sidang PPKI, terbentuklah ketua dari PPKI yaitu Ir. Soekarno. Selain itu adapula Moh. Hatta sebagai wakil PPKI dan Ahmad Soebarjo sebagai penasihat. PPKI diresmikan oleh Jendral Terauchi (panglima Jepang) pada tanggal 9 Agustus 1945 yang bertempat di Dalat, Saigon. Nah pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang hasil sidang PPKI 1 pada tanggal 18 Agustus 1945, hasil sidang PPKI 2 pada tanggal 19 Agustus 1945, dan hasil sidang PPKI 3 pada tanggal 22 Agustus 1945. Untuk lebih jelasnya dapat anda simak di bawah ini.

Hasil Sidang PPKI 1, 2, 3 Pada Tanggal 18, 19, 22 Agustus 1945

Untuk pembahasan hasil sidang PPKI akan saya jelaskan satu persatu sesuai sidang PPKI 1 (18 Agustus 1945), sidang PPKI 2 (19 Agustus 1945), dan sidang PPKI 3 (22 Agustus 1945). Berikut ulasan selengkapnya.

Sidang PPKI 1 (18 Agustus 1945)

Ir. Soekarno menambahkan 9 anggota baru PPKI dari golongan muda sebelum pelaksanaan sidang PPKI yang pertama. Namun 3 anggota PPKI yang baru seperti Wikana, Chairul Saleh, dan Sukarni tidak berkenan untuk bergabung karena PPKI dianggap sebagai organisasi milik Jepang. Maka dari itu, hanya 6 anggota baru PPKI yang diumumkan oleh Ir. Soekarno yaitu Mr. Ahmad Subarjo, Mr. Kasman Singodimejo, Mr. Iwa Kusuma Sumantri, Ki Hajar Dewantara, Sayuti Melik, dan Wiranata Kusumah. Sidang pertama PPKI dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan menghasilkan beberapa keputusan penting.

Baca juga: Contoh Ancaman Militer dan Non Militer di Indonesia

Berikut hasil sidang PPKI 1 pada tanggal 18  Agustus 1945:

  1. Pengesahan UUD 1945 yang dilakukan dalam sidang PPKI 1 di Gedung Cuo Sangi In, Jalan Pejambon. Dalam rapat ini Soekarno Hatta bermaksud untuk meminta beberapa tokoh agar merevisi ulang piagam Jakarta. Dalam hal ini piagam Jakarta mengalami beberapa perbaikan seperti dalam kalimat “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” yang kemudian diganti menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa” karena di Indonesia terdapat berbagai jenis agama seperti Islam, Khatolik, Kristen, Hindu, dan Budha. Akhirnya setelah 15 menit terbentuklah kesepakatan tersebut dengan pimpinan Bung Hatta.
  2. Pelantikan Ir. Soekarno selaku Presiden RI dan Moh. Hatta selaku Wakil Presiden RI atas usulan  Otto Iskandardinata melalui aklamasi.
  3. Dibentuknya Komite Nasional untuk membantu tugas tugas Presiden karena belum dibentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Sidang PPKI 2 (19 Agustus 1945)

PPKI kembali melaksanakan sidang keduanya pada tanggal 19 Agustus 1945. Sidang PPKI yang kedua ini membahas tentang beberapa hal. Berikut hasil sidang PPKI 2 pada tanggal 19 Agustus 1945:

  1. Pembagian wilayah Indonesia menjadi 8 Provinsi sekaligus gubernurnya yaitu Kalimantan (gubernur Ir. Pangeran Mohammad Nor), Jawa Barat (gubernur Sutarjo Kartohadikusumo), Jawa Timur (gubernur R.A Suryo), Jawa Tengah (gubernur R. Panji Suroso), Sumatra (gubernur Teuku Mohammad Hassan), Sulawesi (gubernur Dr.G.S.S.J. Ratulangi), Maluku (gubernur Mr. J. Latuharhary), dan Sunda Kecil (gubernur Mr. I Gusti Ketut Puja Suroso).
  2. Pembentukan Komite Nasional yang bertempat didaerah daerah.
  3. Penetapan 12 Kementrian Kabinet yang berperan dalam lingkungan pemerintan. 12 Kementrian Kabinet tersebut meliputi RRA Wiranata Kusumah (Departemen dalam negeri), Mr. Achmad Soebardjo (Departemen luar negeri), Ki Hajar Dewantoro (Departemen pengajaran), Abikusno Comrisuyoso (Departemen perhubungan), Ir. Surachman (Departemen Kemakmuran), Mr. Iwa Kusuma Sumantri (Departemen sosial), Mr. Amir syamsudin (Departemen Penerangan), Prof. Dr. Mr Soepomo (Departemen kehakiman), AA maramis (Departemen keuangan), Supriyadi (Departemen keamanan rakyat), Abukusno Cokrosuyoso (Departemen pekerjaan umum), dan dr. Buntaran Martoatmojo (Departemen kesehatan).

Setelah menetapkan hasil sidang PPKI 2 diatas, kemudian 12 Kementrian Indonesia kembali membahas tentang kebangsaan yang meliputi :

  • Otto Iskandardinata bertugas untuk memimpin Panitia kecil dalam mengurus departemen dalam negeri dengan bantuan kepolisian.
  • Kasman, Otto Iskandardinata dan Abdul Kadir ditunjuk oleh Ir. Soekarno sebagai tokoh yang dipercaya untuk membentuk kepolisian negara dan tentara kebangsaan.

Pada saat itu Presiden dan Wakil Presiden dibawa oleh golongan muda ke Jalan Prapatan No. 10 setelah selesai rapat pada pukul 14.55 WIB. Presiden dan wakil presiden beserta Ki Hajar Dewantara dan Mr. Kasman menghadiri pertemuan golongan muda diwaktu itu juga untuk membahas tentang perebutan kekuasaan dari pihak Jepang. Golongan muda mendesak presiden untuk segera merebut kekuasaan secara serentak. Namun Presiden berkata bahwa perebutan kekuasaan tersebut tidak dapat dilakukan dengan tergesa gesa. Kemudian rapat dilanjutkan dengan pembacaan lahirnya Tentara RI dari bekas tentara Heiho dan Peta. Usulan tersebut dibacakan oleh Adam Malik dan disetujui oleh Presiden. Tetapi pelaksanaan dari usulan itu belum dilakukan.

Sidang PPKI 3 (22 Agustus 1945)

Pada tanggal 22 Agustus 1945, PPKI kembali mengadakan sidang yang ketiga. Sidang tersebut membahas tentang PNI atau Partai Nasional Indonesia dan KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat. Di bawah ini terdapat beberapa hasil sidang PPKI 3 pada tanggal 22 Agustus 1945:

Pembentukan KNIP

Hasil sidang PPKI ke 3 yang pertama ialah membentuk KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat. Pelantikan KNIP dilakukan pada tanggal 29 Agustus 1945 di Gedung Kesenian Pasar Baru, Jakarta dengan beranggotakan 137 orang. KNIP terdiri dari beberapa inti anggota PPKI, beberapa orang dari masyarakat diberbagai daerah dan dari golongan muda. KNIP melakukan sidang pertamanya dengan menunjuk Kasman Singodimejo selaku ketua umum, M. Sutarjo selaku ketua 1, Latuharhary selaku ketua 2, dan Adam Malik selaku ketua 3,

Pembentukan PNI

Hasil sidang PPKI ke 3 selanjutnya ialah pembentukan PNI atau Partai Nasional Indonesia. PNI dipimpin leh Ir. Soekarno dan merupakan awal partai Indonesia satu satunya. Pembentukan PNI bertujuan untuk mewujudkan negara Republik Indonesia yang makmur, adil, dan berdaulat sesuai dengan kedaulatan rakyat. Tetapi pada tanggal 31 Agustus 1945 muncul maklumat yang berisi penundaan seluruh kegiatan PNI. Kemudian tugas PNI diberikan kepada KNIP. Saat itulah juga yang membuat anggapan bahwa di Indonesa tidak hanya ada satu partai saja.

Pembentukan BKR

Hasil sidang PPKI ke 3 selanjutnya ialah pembentukan BKR atau Badan Keamanan Rakyat. BKR tersebut bertugas untuk membubarkan Laskar Rakyat yang terdapat di Sumatera, membubarkan Peta yang terdapat di Bali dan Jawa, memberhentikan anggota Heiho, membentuk tentara kebangsaan untuk kedaulatan Indonesia, dan menolak pembelaan BPUPKI karena dapat memicu peperangan politik.

Demikianlah penjelasan mengenai hasil sidang PPKI 1 pada tanggal 18 Agustus 1945, hasil sidang PPKI 2 pada tanggal 19 Agustus 1945, dan hasil sidang PPKI 3 pada tanggal 22 Agustus 1945.  Semoga artikel ini bermanfaat. Terima kasih.

Incoming search terms:

  • isi sidang 1 2 3 ppki

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *