Sejarah Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Masa Orde Baru
Kehidupan Bangsa Indonesia Masa Orde Baru

Sejarah Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Masa Orde Baru

Diposting pada

Sejarah Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Masa Orde Baru – Di masa Demokrasi terpimpin banyak sekali penyimpangan UUD 1945 dan Pancasila yang terjadi. Pada bulan April 1966 menjadi permulaan gerakan kalangan TNI AD untuk kembali melancarkan tindakannya secara konsekuan dan murni terhadap UUD 1945. Orde Lama (Orla) bertentangan dengan Orde Baru (Orba). Pelaksanaan Orde Baru berpedoman pada Supersemar. Lantas bagaimana sejarah kehidupan berbangsa dan bernegara pada masa orde baru itu? Orde Baru pada hakikatnya ialah susunan semua kehidupan bangsa, negara dan rakyat berada di UUD 1945 dan Pancasila yang dilakukan secara murni.

Sejarah Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Masa Orde Baru
Kehidupan Bangsa Indonesia Masa Orde Baru

Seperti yang telah kita ketahui bahwa Orde Baru pada dasarnya dapat dijadikan sebagai koreksi kejadian dimasa lampau mengenai penyelewengan penyelewengan yang dilakukan pada masa Demokrasi Terpimpin. Semua ini tentunya memiliki latarbelakang tersendiri, terlebih lagi pada masa pemerintahan Orde Baru banyak sekali peristiwa peristiwa yang terjadi. Nah kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah kehidupan berbangsa dan bernegara masa orde baru. Untuk lebih jelasnya dapat anda simak di bawah ini.

Sejarah Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Masa Orde Baru

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pada masa Orde Baru terdapat beberapa peristiwa yang terjadi. Adapun peristiwa peristiwanya terdiri dari sidang umum MPRS, pembentukan kabinet ampera, penataan kembali politik luar negeri bebas aktif serta usaha meningkatkan kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat menggunakan Pembangunan Nasional. Berikut penjelasan selengkapnya:

Baca juga : Perbedaan Candi Jawa Tengah dan Jawa Timur Beserta Contoh Lengkap

Sidang Umum MPRS

Sejarah kehidupan berbangsa dan bernegara masa orde baru yang pertama akan saya jelaskan berhubungan dengan sidang umum MPRS. Sidang Umum IV diadakan pada tanggal 20 Juni – 5 Juli 1966 dengan hasil ketetapan yang berjumlah 24 buah. Adapun beberapa ketetapan yang dihasilkan dalam sidang tersebut yaitu meliputi:

  • Supersemar MPRS (Surat Perintah Presiden 11 Maret 1966) dalam Tap MPRS No. IX/MPRS/1966.
  • Landasan kebijaksanaan Politik Luar Negeri yang kembali ditegaskan dalam negara Republik Indonesia tercantum di Tap MPRS No XII/MPRS/1966
  • Kabinet Ampera dalam Tap MPRS No. XIII/MPRS/1966.
  • Pembubaran PKI serta pernyataan dari PKI yang merupakan organisasi terlarang untuk mengembangkan dan menyebarkan kegiatannya dalam ajaran atau paham Marisme Leninisme (Komunisme) di semua wilayah RI sesuai dengan Tap MPRS No. XXV/MPRS/1966.

Pembentukan Kabinet Ampera

Sejarah kehidupan berbangsa dan bernegara masa orde baru selanjutnya yang akan saya jelaskan berhubungan dengan pembentukan kabinet ampera. Kabinet Amprea dibentuk pada tanggal 25 Juli 1966 berdasarkan Surat Pemerintah 11 Maret yang diemban oleh Letnan Jenderal Soeharto berdasarkan Ketetapan MPRS No. XIII/MPRS/1966. Kabinet ampera dapat disebut Dwidharma dengan tugas pokok di dalamnya seperti membentuk stabilitas ekonomi dan politik. Kabinet Ampera memiliki program kerja yang dinamakan dengan Caturkarya. Adapun beberapa program kerja Kabinet Ampera yaitu meliputi:

  • Membenahi kehidupan rakyat dalam bidang pangan dan sandang.
  • Melakukan Pemilu (Pemilihan Umum) paling lambat tanggal 5 Juli 1968.
  • Demi kepentingan Nasional maka politik luar negeri dilakukan secara bebas dan aktif.
  • Meneruskan perjuangan anti kolonialisme dan imperalisme dalam semua manifestasi dan bentuk.

Pelaksanaan Kabinet Ampera yang dibentuk pada keyataannya menimbulkan terbentuknya “Dualisme Kepemimpinan Nasional”. Pembentukan kabinet Ampera ditandatangi oleh Presiden Soekarno pada tanggal 25 Juli 1966 sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 163. Soekarno memiliki jabatan rangkap yakni sebagai Presiden dan Pemimpin Kabinet. Pada tanggal 11 Oktober 1966, Soekarno tetap menjabat sebagai Presiden meskipun dikala itu terjadi perombakan Kabinet Ampera. Tetapi Perdana Menteri dipegang oleh Letnan Jenderal Soeharto dengan kekuasaan eksekutif yang telah disempurnakan dalam Kabinet Ampera.

Dalam sejarah kehidupan berbangsa dan bernegara masa orde baru juga dijelaskan bahwa pemimpin pemerintah dipegang oleh Soekarno. Sedangkan pelaksana pemerintah dipegang oleh Soeharto yang disebabkan oleh dualisme kepemimpinan Nasional. Namun pada akhirnya dalam masyarakat tercipta pertentangan politik yang merujuk pada pendukung Soeharto dan pendukung Soekarno. Hal ini jelas akan membuat persatuan bangsa dan negara menjadi terancam. Akhirnya kekuasaan pemerintahan diberikan oleh Presiden Soekarno kepada pengemban Tap MPRS No. IX/MPRS/1966 agar kehidupan berbangsa dan bernegara dikala itu menjadi utuh dan terjaga.

Baca juga : Peninggalan Kerajaan Sriwijaya Beserta Gambar Lengkap

Pada tanggal 7 – 12 Maret 1967 di Jakarta, MPRS kembali mengadakan sidang istimewa dan menghasilkan keputusan bahwa kekuasaan Presiden Soekarno dalam pemerintahan negara di cabut sesuai dengan Ketetapan No XXXIII/MPRS/1967. Kemudian Jendera Soeharto diangkat oleh MPRS sebagai Pejabat Presiden Republik Indonesia sesuai dengan ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 tersebut. Berdasarkan ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966, Jenderal Soeharto mengemban tugas sebagai pejabat Presiden Republik Indonesia yang di ambil sumpah dan dilantik pada tanggal 12 Maret 1967. Tetapi secara resmi kekuasaan Soeharto berakhir sebagai Presiden Republik Indonesia sesuai dengan ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967. Kemudian penetapan presiden yang baru ditentukan melalui Pemilihan Umum (Pemilu).

Penataan Kembali Politik Luar Negeri Bebas Aktif

Sejarah kehidupan berbangsa dan bernegara masa orde baru selanjutnya yang akan saya jelaskan berhubungan dengan penataan kembali politik luar negeri bebas aktif. Dalam hal ini terjadi beberapa peristiwa di dalamnya seperti kembalinya negara Indonesia menjadi anggota PBB, normalisasi hubungan antara Indonesia dan Malaysia, serta Indonesia dijadikan sebagai anggota ASEAN. Berikut penjelasan selengkapnya:

Kembalinya Indonesia Menjadi Anggota PBB

Ketika politik luar negeri bebas aktif di Indonesia kembali ditata maka akan mengakibatkan Indonesia menjadi anggota PBB lagi. Komitmen Indonesia dalam ikut serta menjaga perdamaian tersebut sesuai dengan politik luar negeri bebas aktif. Maka dari itu pada tanggal 28 September 1950 Indonesia memutuskan untuk menjadi anggota PBB lagi dan tertulis sebagai anggota ke 60 dalam PBB. Sejak Indonesia menjadi anggota PBB, banyak sekali manfaat yang dapat didapatkan.

Normalisasi Hubungan Indonesia dan Malaysia

Dalam sejarah kehidupan berbangsa dan bernegara masa orde baru juga dijelaskan bahwa didalamnya juga terdapat normalisasi hubungan antara Indonesia dan Malaysia. Pada tanggal 29 Mei – 1 Juni 1966 diadakan perundingan di Bangkok sebagai awal mula upaya perintisan hubungan normalisasi Indonesia dan Malaysia. Wakil delegasi Indonesia dalam pertemuan tersebut ialah Adam Malik (Menteri Luar Negeri atau Menteri Utama Indonesia). Sedangkan wakil delegasi Malaysia ialah Tun Abdul Razak (Menteri Luar Negeri atau Wakil Perdana Menteri Malaysia). Dalam pertemuan tersebut terdapat persetujuan Bangkok yang dihasilkan dengan beberapa isi di dalamnya seperti:

  • Pemberian kesempatan kepada rakyat Serawak dan Sabah tentang pengambilan ketutusan mereka yang kedudukannya di Federasi Malaysia.
  • Pemulihan hubungan diplomatik yang disetujui oleh negara Indonesia dan Malaysia.
  • Pemberhentian tindakan tindakan yang menyebabkan permusuhan.

Pada tanggal 11 Agustus 1966 terdapat tindak lanjut dalam pertemuan Bangkok yaitu kembali menyelenggarakan pertemuan antara delegasi Indonesia dengan delegasi Malaysia di Jakarta. Pembicaraan yang dilakukan oleh kedua delegasi dalam pertemuan tersebut disepakati dan kemudian persetujuan normalisasi hubungan antara Indonesia dengan Malaysia ditandatangani.

Baca juga : 30+ Peninggalan Kerajaan Majapahit (Candi, Kitab, dan Prasasti)

Indonesia Dijadikan Sebagai Anggota ASEAN

Dalam sejarah kehidupan berbangsa dan bernegara masa orde baru juga dijelaskan bahwa di dalamnya juga terdapat pernyataan Indonesia sebagai anggota ASEAN. Pada tanggal 8 Agustus 1967 terdapat perkumpulan lima negarawan Asia Tenggara yang bertempat di Bangkok, Thailand. Setelah itu ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) atau Perbara (Perhimpunan Bangsa Bangsa Asia Tenggara) dibentuk sebagai sebuah deklarasi yang ditandatangani oleh negara negara tersebut. Pada tahun 1967 terdapat Deklarasi Bangkok yang ditandatangani oleh beberapa tokoh seperti Tun Abdul Razak (Malaysia), Rajaratnam (Singapura), Adam Malik (Indonesia), Thanat Khoman (Thailand), dan Narisco Ramos (Filipina).

Usaha Meningkatkan Kehidupan Berbangsa, Bernegara dan Bermasyarakat

Sejarah kehidupan berbangsa dan bernegara masa orde baru selanjutnya yang akan saya jelaskan berhubungan dengan usaha meningkatkan kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat menggunakan pembangunan Nasional. Dalam pemerintahan orde Baru terdapat pelaksanaan pembangunan Nasional yang berkelanjutan dalam mewujudkan tujuan Nasional di lingkungan kehidupan bangsa, negara dan masyarakat. Dalam Pembukaan UUD 1945 sendiri terdapat tujuan Nasional yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Sekian penjelasan mengenai sejarah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara masa orde baru. Masa Orde Baru pada hakikatnya ialah susunan semua kehidupan bangsa, negara dan rakyat berada di UUD 1945 dan Pancasila yang dilakukan secara murni. Semoga artikel ini dapat menambah wawasan anda dan terima kasih telah berkunjung di blog ini.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *