Tugas dan Wewenang DPR Beserta Dasar Hukumnya
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Tugas dan Wewenang DPR Beserta Dasar Hukumnya

Diposting pada

Tugas dan Wewenang DPR Beserta Dasar Hukumnya – Di Indonesia terdapat lembaga negara yang terdiri dari DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), MA (Mahkaman Agung), KY (Komisi Yudisial), BI (Bank Indonesia), MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat), DPD (Dewan Perwakilan Daerah), MK (Mahkamah Konstitusi), Presiden, dan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Setiap lembaga memiliki dasar hukum, tugas dan wewenang masing masing. Seperti halnya tugas dan wewenang dari DPR serta dasar hukum DPR. Selain itu DPR juga memiliki susunan keanggotaan, kewajiban, dan hak yang dimilikinya.

Tugas dan Wewenang DPR Beserta Dasar Hukumnya
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Pada tanggal 29 Agustus 1945, Presiden membentuk KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat) yang bertempat di Gedung Kesenian, Pasar Baru Jakarta. Pembentukan KNIP ini menjadi awal sejarah DPR RI (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia). Pada tanggal 29 Agustus 1945 terjadi peresmian KNIP dan dijadikan sebagai hari dan tanggal lahir dari pembentukan DPR RI. Sidang pertama KNIP membahs tentang susunan pimpinan yang terdiri dari Mr. Kasman Singodimedjo sebagai ketua, Mr. Sutardjo Kartohadikusumo sebagai wakil ketua I, Mr. J. Latuharhary wakil ketua II dan Adam Malik sebagai wakil ketua III. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas dan wewenang DPR beserta dasar hukum DPR. Untuk lebih jelasnya dapat anda simak di bawah ini.

Tugas dan Wewenang DPR Beserta Dasar Hukumnya

Pengertian Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ialah lembaga negara yang menduduki kekuasaan legislatif. Pemilihan anggota DPR berasal dari pelaksanaan pemilu (pemilihan umum) sesuai dengan Pasal 19 ayat 1, 2, dan 3 UUD RI 1945. Selain itu Undang Undang juga mengatur susunan DPR dan paling sedikit menyelenggarakan sidang dalam satu tahun satu kali. Lantas bagaimana susunan kedudukan DPR itu? Apa saja fungsi DPR? Apa saja hak DPR? Apa saja kewajiban DPR? Apa saja dasar hukum DPR itu?

Baca juga : Arti Bhineka Tunggal Ika yang Sebenarnya dan Contoh

Sebelum membahas tentang tugas dan wewenang DPR beserta dasar hukum DPR. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai Dewan Perwakilan Rakyat tersebut. Berdasarkan Pasal 20 UUD RI tahun 1945, DPR memiliki kedudukan dalam lembaga legislatif atau pembuat Undang Undang. Namun adapula yang menyebut kedudukan DPR setara dengan MPR, MA dan sebagainya di lembaga tinggi negara. Anggota DPR diperoleh dari hasil pemilu dan terdiri dari anggota partai politik. Banyaknya kursi anggota DPR berjumlah 560 orang sesuai dengan UU No. 8 Tahun 2012 pasal 21 mengenai pemilu anggota DPR dan DPRD.

Kemudian untuk daerah pemilihan anggota DPR dalam pasal 22 dijelaskan bahwa berada di antara gabungan kabupaten/kota, provinsi maupun kabupaten/kota itu sendiri. Paling sedikit setiap daerah pemilihan anggota DPR memiliki jumlah kursi minimal 3 kursi dan maksimal 10 kursi. Anggota DPR memiliki masa jabatan selama lima tahun dan bersamaan dengan pengucapan janji/sumpah DPR anggota baru, maka masa jabatan anggota lama telah berakhir. Pengucapan janji/sumpah anggota DPR sendiri dilakukan dalam sidang Paripurna DPR dengan panduan dari ketua MK.

Tugas dan Wewenang DPR

Setelah membahas tentang pengertian DPR dan kedudukan DPR di atas. Selanjutnya saya akan membagikan beberapa tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yaitu meliputi:

Tugas dan Wewenang DPR Terkait Fungsi Legislasinya

  • Merumuskan Prolegnas (Program Legislasi Nasional).
  • Membahas dan merumuskan RUU (Rancangan Undang Undang).
  • Menerima Rancangan Undang Undang dan mengajukannya kepada DPR yang berhubungan dengan pemekaran, penggabungan dan pembentukan daerah, otonomi daerah, perimbangan keuangan daerah dan pusat, serta pengelolaan SDE dan SDA lainnya.
  • Menganalisasi usulan RUU dari DPD ataupun Presiden.
  • Bersama dengan Presiden memutuskan Undang Undang.
  • Menerima atau tidak menerima pengajuan Presiden terkait peraturan pemerintah pengganti UU untuk dijadikan sebagai UU nantinya.

Tugas dan Wewenang DPR Terkait Fungsi Anggarannya

  • Menyetujui pengajuan Presiden terkait RUU mengenai APBN.
  • Mengawasi pertimbangan RUU yang dilakukan oleh DPD mengenai APBN terkait agama, pajak dan pendidikan.
  • Meneruskan hasil pengelolaan atau pemeriksaan lebih lanjut atas penyampaian tanggung jawab negara oleh BPK.
  • Menyetujui perjanjian dan pemindahtanganan aset negara yang berhubungan dengan beban keuangan negara sehingga dalam kehidupan rakyat terdapat dampak yang lebih luas.

Baca juga : Tugas Pengawas Koperasi Beserta Wewenangnya Terlengkap

Tugas dan Wewenang DPR Terkait Fungsi Pengawasannya

  • Mengawasi pelaksanaan kebijakan pemerintah, UU dan APBN.
  • Menindaklanjuti dan membahas hasil pengawasan dari DPD yang berhubungan  dengan pemberlakukan UU tentang pembentukan pengelolaan SDE dan SDA lainnya, pajak, otonomi daerah, agama dan pendidikan, pelaksanaan APBN serta pemekaran, penggabungan dan pembentukan daerah.

Kedudukan DPR terdapat dalam lembaga negara yang mewakili rakyatnya. DPR memiliki beberapa fungsi berdasarkan UUD RI 1935 pasal 20A ayat 1. Berikut beberapa fungsi DPR yaitu meliputi:

  • Fungsi Legislasi yaitu kekuasaan dalam pembentukan Undang Undang dipegang oleh DPR.
  • Fungi Anggaran yaitu menyetujui atau tidak menyetujui sebuah pengajuan dari Presiden terkait RUU mengenai APBN.
  • Fungsi Pengawasan yaitu mengawasi  pelaksanaan APBN dan Undang Undang.

Selain fungsi DPR, tugas dan wewenang DPR di atas. Adapula beberapa hak DPR dalam melakukan wewenangnya. Adapun beberapa hak Dewan Perwakilan Rakyat yaitu hak interpelasi, hak angket, hak budget, hak imunitas, hak bertanya, hak amandemen, hak petisi dan hak inisiatif. Selain itu adapula beberapa kewajiban DPR yaitu meliputi:

  • Mengamalkan dan memegang teguh nilai nilai dalam Pancasila.
  • Mentaati peraturan Perundang Undangan dan melaksanakan UUD RI 1945.
  • Memelihara dan mempertahankan keutuhan NKRI serta kerukunan Nasional.
  • Mendahulukan kepentingan negara daripada kepentingan golongan, pribadi ataupun kelompok.
  • Meningkatkan dan memperjuangkan kesejahteraan bagi rakyat.
  • Mentaati kode etik dan tata tertib yang ada.
  • Menindaklanjuti dan menampung pengaduan serta aspirasi masyarakat.

Dasar Hukum DPR

Setelah membahas tentang pengertian DPR, kedudukan DPR, fungsi DPR, tugas dan wewenang DPR, hak hak DPR serta kewajiban DPR di atas. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dasar hukum DPR. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki beberapa dasar hukum seperti:

Baca juga : Penjelasan Fungsi Hukum Pidana Terlengkap

  • UUD RI 1945 Pasal 11 ayat 2
  • UUD RI 1945 Pasal 14 ayat 2
  • UUD RI 1945 Pasal 20 ayat 1
  • UUD RI 1945 Pasal 22 ayat 2
  • UUD RI 1945 Pasal 22D ayat 3
  • UUD RI 1945 Pasal 22E ayat 2
  • UUD RI 1945 Pasal 23 ayat 3
  • UUD RI 1945 Pasal 24A ayat 3
  • UUD RI 1945 Pasal 24B ayat 3

Sekian penjelasan mengenai tugas dan wewenang DPR beserta dasar hukum DPR nya. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ialah lembaga negara di Indonesia yang menduduki kekuasaan legislatif. Semoga artikel ini dapat bermanfaat dan terima kasih telah berkunjung di blog ini.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *